Page 47 - PROFIL DINKES 2021 VALIDASI

36

Pelaporan DAK bidang kesehatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada
Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri secara berkala (triwulan)

serta laporan tahunan. Sedangkan untuk data realisasi penggunaan anggaran dilaporkan
melalui mekanisme yang berbeda yaitu DAK Fisik menggunakan aplikasi OMSPAN dan
DAK Non Fisik menggunakan aplikasi e-renggar.

Pada tahun 2021, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021 sebesar 90,48%
dan DAK NonFisik sebesar 85,07% dengan rata-rata 87,80% seperti tampak pada Tabel 4.1

berikut dibawah ini.

Tabel 4. 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran DAK Fisik dan Non Fisik Dinas Kesehatan

TA.2021
TAHUN 2021 Anggaran Realisasi Persentase
DAK FISIK 28.257.175.902 25.567.459.524 90,48%
DAK NON FISIK 27.796.764.000 23.647.360.123 85,07%
Total 56.053.939.902 49.214.819.647 87,80%
Sumber: Subbag Rencana Kerja dan Keuangan, 2021

Dilihat dari persentase realisasi tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran
DAK FISIK dan DAK NON FISIK Dinas Kesehatan pada tahun 2020 sebesar 72,89%, naik
tahun 2021 sebesar 87,80%, namun belum memenuhi target Renstra Tahun 2021 sebesar

95%.

4.3. BELANJA JAMINAN KESEHATAN
Dasar hukum yang paling utama adanya Jaminan Kesehatan adalah Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H, yaitu: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan
dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai persamaan dan keadilan; dan (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
Selain itu, dasar hukum adanya Jaminan Kesehatan juga tertuang dalam Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 yaitu: (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan

martabat kemanusiaan; dan (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Atas dasar itulah, maka