Page 155 - Master BW_Pengantar Akuntansi untuk Perusahaan Jasa dan Dagang_ok (fix)

menyerap tenaga kerja yang cukup besar dalam perekonomian nasional

(Sarfiah et al., 2019).
Berdasarkan Pemerintah Indonesia, PP No.7 Tahun 2021 Pasal 35 Ayat

(3) UMKM digolongkan berdasarkan kriterisa modal usaha atau hasil
penjualan tahunan.

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak
Rp. 1.000.000.0000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha;

2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.0000
(satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha; dan
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp.

5.000.000.0000 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha.
Untuk mewujudkan UMKM yang handal, pemerintah juga

mendorong agar para pelaku UMKM untuk menyusun laporan

keuangan yang sesuai dengan standar. Standar yang dimaksud adalah
standar akuntansi yang sesuai, dalam hal ini adalah Standar

Akuntansi Keuangan Entintas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-
EMKM). Standar tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan yang

ada di para pelaku UMKM. SAK EMKM disusun untuk memenuhi
kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, maupun

menengah (IAI, 2016). Tujuannya adalah agar UMKM dapat

memberikan informasi keuangan yang dapat diandalkan oleh para
pengguna informasi, seperti debitur, pemerintah, investor/ pemegang

144