Page 5 - ilovepdf_merged Baru (3)

Parlementer
1. Presiden/raja/ratu berfungsi sebagai kepala negara, sementara perdana menteri berfungsi
sebagai kepala pemerintahan.
2. Perdana menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan.
3. Perdana menteri dan kebinetnya bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Parlemen bisa membubarkan pemerintahan dengan mengajukan mosi tidak percaya.
5. Pemerintah melalui kepala negara juga dapat membubarkan parlemen dengan dasar
parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat.

Sedangkan, dalam sistem parlementer, presiden/raja/ratu berfungsi sebagai kepala
negara, sementara perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Perdana
menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Perdana menteri
dan kebinetnya bertanggung jawab kepada parlemen.
Dalam sistem parlementer, parlemen bisa membubarkan pemerintahan dengan
mengajukan mosi tidak percaya. Sebaliknya, pemerintah melalui kepala negara juga dapat
membubarkan parlemen dengan dasar parlemen tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat.
Dalam sejarahnya, Negara Indonesia pertama kali menganut sistem presidensil. Presiden
berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini sebagaimana tertuang
dalam pasal 4 ayat 1 Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
Tahun 1945) sebelum amandemen, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-udang Dasar.
Kemudian, mengalami perubahan mulai masa Republik Indonesia Serikat (RIS) 27
Desember 1949 sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dalam rentang
waktu itu, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Hal ini tertuang dalam pasal
69 ayat 1 Konstitusi RIS 1949, presiden adalah kepala negara. Sebelumnya, pada pasal 74 ayat
2 disebutkan, presiden mengangkat seorang perdana menteri dan menteri-menteri lainnya.
Artinya, kepala pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri.
Namun, seiring perjalanannya, sistem parlementer menimbulkan ketidakstabilan politik.
Hal ini ditandai dengan sering bergantinya kabinet. Kalian bisa bayangkan dalam kurun waktu
itu terjadi delapan kali pergantian kabinet. Kemudian, pada 5 Juli 1959, keluarlah Dekrit
Presiden. Dengan keluarnya Dekrit Presiden, maka sistem pemerintahan Negara Indonesia
kembali menganut sistem presidensil.
Nah bagaimana dengan sekarang? Apakah sistem pemerintahan Indonesia masih
menganut presidensil? Jika kita cermati, Negara Indonesia tidak sepenuhnya menganut
sistem presidensil, sebagaimana Amerika Serikat. Ada beberapa penyesuaian yang dilakukan.
Ada sisi parlementer yang diadaptasi.
Menurut Syamsul Bachri, dalam Jurnal Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD
NRI Tahun 1945 yang dikutip oleh Daniel Susilo, istilah yang sering digunakan adalah sistem
presidensil konstitusional. Menurutnya, sistem presidensil konstitusional adalah kekuasaan
pemerintahan presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar, baik dalam kapasitasnya sebagai
kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara.