Page 6 - ilovepdf_merged Baru (3)

Syamsul mendasarkannya pada rumusan pasal 4 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, “Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.”
Selain itu, merujuk juga pada pasal 6 A ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, tentang dipilihnya
presiden secara langsung oleh rakyat. Artinya, sistem pemerintahan Indonesia mengadaptasi
sistem presidensil, tetapi dilakukan penyesuaian berdasarkan undang-undang.
Karakteristik sistem pemerintahan presidensil konstitusional adalah sebagai berikut:
1. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
2. Sistem partai politik adalah multipartai.
3. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara.
4. Presiden dan atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh
parlemen jika terbukti melanggar hukum.
5. Terdapat prinsip checks and balances.
6. Presiden memiliki kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan
undang-undang, mengajukan dan mengesahkan ataupun tidak mengesahkan rancangan
undang-undang dan/atau undang-undang.
7. Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi.
8. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
9. Pembatasan kekuasaan presiden dalam menjalankan pemerintahan bukan hanya terhadap
masa jabatannya, tetapi juga pada kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan
negara.
10. Presiden adalah eksekutif tunggal.
11. Parlemen memiliki hak angket dan hak interpelasi guna mengawasi pemerintahan
(kabinet) dalam melaksanakan kebijakan publik.

Gambar 3.5 Menteri adalah pembantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan terdapat sembilan karakter sistem
pemerintahan presidensil, yaitu sebagai berikut:
1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif;
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan
yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;