Page 10 - merger 2
P. 10

mekanisme  pemilihan  umum  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Kelas  (MPK)
                 atau ada juga yang secara langsung oleh seluruh siswa. Kandidat dengan hasil
                 perolehan suara terbanyak, dialah yang diangkat menjadi Ketua OSIS.



























                 Gambar 2.6 Pemilihan Ketua OSIS oleh para siswa merupakan praktik berdemokrasi di sekolah
                 Sumber: MTs 1 Bogor/Zahrotul Oktaviani/www.republika.co.id (2018)

                     Nah  apakah  kalian  aktif  berorganisasi?  Sejatinya,  dengan  aktif  ber-
                 organisasi  kalian  telah  belajar  bernegara.  Hanya  bedanya  dalam  lingkup
                 kecil atau terbatas di lingkungan sekolah. Karena itu, aktiflah berorganisasi
                    di  sekolah.  Ada  banyak  organisasi  di  sekolah.  Selain  OSIS,  ada  MPK,  PMR,
                    Pramuka, Paskibra, Teater, dan lainnya.

            C.  Indonesia sebagai Negara Hukum

                Kalian pernah pergi ke hutan? Minimal kalian pasti tahu apa itu hutan. Iya ‘kan? Apa
                yang terjadi dengan kehidupan di hutan? Ya, binatang yang kuat, yang berkuasa.
                Binatang  yang  kuat  bebas  memangsa  binatang  mana  pun  yang  menjadi target
                buruannya. Inilah yang biasa disebut dengan istilah hukum rimba.

                Nah dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih bernegara tentu saja tidak boleh
                terjadi  hukum  rimba.  Derajat  manusia  jauh  lebih  mulia  daripada binatang.
                Manusia diberikan hati untuk beriman dan akal untuk berpikir. Dengan iman dan
                akalnya, manusia bisa memahami bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang baik,
                mesti diatur dengan hukum.
                Kalian  bisa  bayangkan,  apa  jadinya  bila  di  sekolah  kalian  tidak  ada  hukum  yang
                berlaku.  Siswa  akan  datang  ke  sekolah  seenaknya.  Guru  mengajar  pun  sesuka
                seleranya. Siswa tidak menghormati guru-gurunya. Guru juga tidak peduli dengan
                murid-muridnya. Singkatnya, kehidupan sekolah pasti kacau.
                Nah jika dalam lingkup sekolah saja, perlu keberadaan dan penegakan hukum,
                terlebih  lagi  dalam  kehidupan  bernegara.  Maka,  mengatur  kehidupan  bernegara
                dengan hukum adalah sebuah kebutuhan dan keniscayaan. Dengan keberadaan dan
                penegakan hukum, maka kehidupan bernegara akan berjalan baik.

                Indonesia merupakan negara hukum. Ini tegas dinyatakan dalam perubahan keempat
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15