Page 13 - merger 2

A. Indonesia sebagai Negara yang Berkedaulatan Rakyat
Pernahkah kalian menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK)?
Pada beberapa sekolah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS dilakukan oleh
MPK. Ketua MPK dan anggotanya merupakan perwakilan dari setiap kelas.
MPK inilah yang kemudian berhak dan bertugas melakukan mekanisme
pemilihan dan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua OSIS.

Namun, pada beberapa sekolah lagi, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
OSIS dilakukan secara langsung oleh seluruh siswa melalui mekanisme
pemilihan raya. MPK hanya menjadi panitia pemilihan yang mempersiapkan
prosesnya. Kemudian, menetapkan Ketua dan Wakil Ketua OSIS berdasarkan
suara terbanyak.
Tahukah kalian, gambaran tersebut tidak jauh berbeda dengan Negara
Indonesia. Pada awalnya, sebelum dilakukan amandemen UUD NRI Tahun
1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi
negara. MPR, sebagai perwakilan rakyat, berhak dan bertugas memilih dan
mengangkat presiden dan wakil presiden Republik Indonesia (RI).

Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 sebelum
amandemen, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”
Keanggotaan MPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 di atas,
terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan golongan
menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.

Gambar 2.9 Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Sumber: Merdeka.com/Imam Buhori/www.liputan6.com (2019)

Namun kemudian, seiring perjalanan Negara Indonesia, UUD NRI Tahun
1945 mengalami amandemen mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.
Ketentuan pasal 1 ayat 2 diamandemen menjadi, “Kedaulatan adalah di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Pasal tersebut memiliki makna bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulat-
an menurut Undang-Undang Dasar. Dalam konteks pemilihan presiden dan