Page 11 - merger 2

pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI Tahun 1945), Negara Indonesia adalah negara hukum.
Menurut Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara, dalam
konsep negara hukum, maka hukumlah yang mesti menjadi panglima dalam
dinamika kehidupan kenegaraan. Kenegaraan, bukan politik ataupun
ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam Bahasa Inggris untuk
menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’ (hukum
sebagai sistem, bukan orang per orang yang bertindak sebagai ‘wayang’ dari
skenario sistem yang mengaturnya).
Indonesia sebagai negara hukum mengembangkan perangkat hukum
sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Perangkat hukum ini
dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan
politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur. Kemudian, agar perangkat
hukum itu bisa berjalan baik, maka perlu dilakukan upaya membangun
budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.

Sementara Jimly Asshiddiqie menambahkan, dalam konteks Indonesia
sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka tidak bisa dilepaskan
dari sila ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama dan utama
dalam Pancasila.
Negara hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan
dan kemahakuasaan Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum
tidak mengabaikan keyakinan mengenai kemahakuasaan Tuhan Yang Maha
Esa, yang diyakini sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila.