Page 26 - MODUL

Modul Sejarah kelas XI KD 3.1

Pakubuwono IV bahkan terpaksa menerima, sedangkan Hamengkubuwono II menolak.

Adanya penolakan dari Hamengkubuwono menyebabkan perseturuan dengan pihak Belanda.
Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan Legiun

Mangkunegara yang sewaktu – waktu dapat membantu Daendels ketika dibutuhkan. Dengan
adanya kekuatan Belanda dan dukungan dari beberapa kerajaan, Daendels bersikap congkak

dan banyak melakukan intervensi dengan ikut campur dalam internal kerajaan seperti pada saat
pergantian raja.

Melihat adanya intervensi dari Daendels, Raden Rangga yang merupakan kepala

pemerintahan Mancanegara dibawah Kesultanan Yogyakarta mulai melakukan perlawanan.
Hamengkubuwono II mendukung sepenuhnya perlawanan Raden Rangga. Namun sayangnya

perlawanan Raden Rangga mampu ditumpas dan Raden Rangga terbunuh dalam perlawanannya

sendiri.

Setelah mampu menumpas perlawanan Raden Rangga, Daendels memberi ultimatum
kepada Hamengkubuwono II untuk mengangkat Danureja II menjadi patih dan

Hamengkubuwono II harus mengganti rugi kepada pemerintah Belanda atas perlawanan Raden
Rangga. Sultan Hamengkubuwono II menolak ultimatum tersebut dan akhirnya terjadi

perseturuan untuk kedua kalinya.

Pada tahun 1810, Daendels membawa 3.200 pasukan ke Yogyakarta. Dengan pasukan

ini, Hamengkubuwono II akhirnya tunduk dan turun tahta digantikan Hamengkubuwono III.
Hamengkubuwono II lebih sering disebut Sultan Raja dan Hamengkubuwono III disebut Sultan

Sepuh (Sepuh / Tua). Hamengkubuwono II masih diizinkan untuk tinggal di keraton.

Selain itu, Daendels menerapkan kebijakan – kebijakan untuk memperkuat

kedudukannya, diantaranya :
a. Membatasi kekuasaan raja – raja di Nusantara

b. Membagi pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur / prefektur.

c. Kedudukan bupati yang sebelumnay berdiri sendiri diubah menjadi pegawai
pemerintahan Belanda yang digaji. Sekalipun begitu, bupati masih memiliki hak penuh

dalam mengelola pemerintahannya.
Kerajaan Banten dan Cirebon dihapus dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah

pemerintahan kolonial Belanda.

21