Page 6 - 152_Mediakom_MAR

SUARA PEMBACA

MASUKAN BUAT Ihkwani Mutmainna Latif

Saya mengusulkan untuk adanya tenaga
RUU KESEHATAN ahli gizi masyarakat

Anjar Purwidiana
Lebih baik kantor kesehatan pelabuhan
Kementerian Kesehatan sedang menyiapkan Rancangan Undang- tetap di bawah Kementerian Kesehatan
Undang Kesehatan dan menerima masukan dari berbagai pihak saja tetapi berada di tingkat eselon 1.
terhadap rancangan regulasi baru tersebut. Berikut ini beberapa Jangan dibuat menjadi Badan Karantina
pendapat dan pertanyaan dari warganet. Kesehatan Nasional yang langsung di
bawah presiden.
Mutiara kesehatan tidak terlepas dari peran Febi Dwi Putri
Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial organisasi profesi. Saya mengusulkan Pasal 27 ayat 7 pembangunan fasilitas
Nasional dan Undang-Undang Badan agar tetap organisasi profesi yang pelayanan kesehatan tingkat pertama
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberikan surat rekomendasi untuk dan fasilitas pelayanan kesehatan
tidak perlu dihapus. Selama ini rumah penerbitan surat ijin praktik (SIP), tingkat lanjut sebagaimana dimaksud
sakit sudah sangat jauh berkembang khususnya SIP perawat. Terima kasih. pada ayat (5) harus mempertimbangkan
dengan dinamika kebijakan dan regulasi
kajian risiko bencana, kebutuhan
perkembangan yang dipimpin oleh BPJS Sulistyo Budi pelayanan kesehatan di daerah terpencil,
Kesehatan. Saran saja untuk profesi pekerja sosial perbatasan, dan kepulauan, termasuk
Saya bekerja di salah satu rumah bisa dimasukkan ke dalam RUU Kesehatan untuk kebutuhan wahana pendidikan
sakit, yang jauh lebih baik koordinasinya karena sudah banyak pekerja sosial yang pada pendidikan formal serta lembaga
dengan BPJS Kesehatan dibandingkan sudah bekerja di rumah sakit umum pendidikan keagamaan dan pesantren.
dengan dinas kesehatan, yang merupakan pusat (RSUP).
perpanjangan Kementerian Kesehatan.
Eko Prasetio
Saya rasa BPJS Kesehatan sudah cukup
Drg. Nina Narjati Soejoto M.P.H. Surat tanda registrasi (STR) berlaku
mengelola sistem kesehatan dengan
Mohon untuk alumni administrasi rumah seumur hidup. Rekomendasi profesi tidak
sangat baik.
sakit diakui sebagai tenaga kesehatan. diperlukan. M
Diana Msari
Iuran BPJS tidak hanya bersumber dari
APBN atau APBD saja tapi juga iuran
dari non-penerima bantuan iuran (non-
PBI). Dengan RUU kesehatan ini apakah
kelembagaannya juga nantinya mengelola
dana peserta BPJS?
Apa urgensinya bila BPJS berada di bawah
kelembagaan. Bukankah ini menjadi
kemunduran lagi?

Dr. Asmani
Perizinan tidak melalui kontak langsung
dan tanpa memerlukan rekomendasi
profesi, cukup dengan surat tanda
registrasi (STR), kartu tanda penduduk
(KTP), dan ijazah saja.

Wawan wawanhanata ILUSRTASI: SHUTTERSTOCK; FREEPIK
@gmail.com
Untuk menjaga kompetensi tenaga

6 || MEDIAKOM | MARET 2023