Page 39 - 152_Mediakom_MAR

PERISTIWA
PERISTIWA

Menkes Minta Pemda
Jamin Kemudahan

Akses Obat

Penulis: Dede Lukman

MENTERI Kesehatan RI Budi Gunadi Sementara pemerintah pusat negeri,“ ucap Menkes.
Sadikin meminta pemerintah daerah berperan menyediakan obat buffer Terdapat sejumlah tantangan di
menjamin kemudahan masyarakat dan obat program, menghimpun daerah terkait dengan penyediaan obat
dalam mengakses obat. Menkes rencana kebutuhan obat sebagai oleh rumah sakit, antara lain harga
menyampaikan hal itu dalam Rapat dasar alokasi anggaran pada APBN obat dan alat kesehatan yang terlalu
Koordinasi Teknis Farmasi dan Alat maupun APBD melalui dana transfer, mahal termasuk harga jarum suntik.
Kesehatan di Jakarta pada Selasa, kemudian menyusun standar dan Dirjen Kefarmasian dan Alat
4 April 2023. pedoman pengelolaan dan pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
“Saya mau 3 hal, pertama obatnya kefarmasian di fasilitas pelayanan Lucia Rizka Andalusia mengatakan
bisa diakses oleh seluruh masyarakat kesehatan. obat dengan harga terlampau mahal
dengan standar yang sama sesuai Kemandirian obat harus dilakukan itu akan dinegosiasikan dahulu.
dengan kebutuhan masyarakat, agar aman saat menghadapi Negosiasi bisa dilakukan mandiri oleh
yang kedua obatnya murah, yang kedaruratan kesehatan seperti pihak rumah sakit atau dilakukan
ketiga diproduksi di dalam negeri,” pandemi COVID-19. Menkes menilai, bersama pemerintah pusat agar
ujar Menkes. kalau obatnya tidak diproduksi di lebih kuat.
Meningkatkan ketersediaan dalam negeri, akan mengalami “Ada 86 jenis obat yang sedang
obat dan penggunaan obat kesulitan jika terjadi pandemi. dinegosiasikan karena harganya
esensial di pelayanan kesehatan “Jadi produksi dalam negeri itu mahal. Namun demikian, pelayanan
primer merupakan salah satu mesti didorong, salah satunya dengan kesehatan kepada masyarakat harus
upaya mewujudkan transformasi mewajibkan kita beli produk dalam tetap dilakukan,” tuturnya. M
kesehatan pada pilar layanan
primer. Pemenuhan obat esensial ini
ditargetkan sebanyak 92 persen pada
2022, 94 persen pada 2023, dan
96 persen 2024.
Peranan pemerintah daerah
sangat berpengaruh dalam hal
penyediaan dan pengelolaan
obat esensial yang memadai,
aman, bermutu, dan bermanfaat.
Pemerintah daerah juga diharapkan
mampu mengoptimalkan sumber
daya pendanaan, membina,
mengawasi pengelolaan dan
pelayanan kefarmasian di fasilitas
pelayanan kesehatan.
Dengan demikian, pemerintah
daerah memiliki prioritas pengadaan
FOTO: DOK KEMENKES dan penggunaan sediaan farmasi
dan alat kesehatan produksi
dalam negeri sesuai ketentuan
perundang-undangan.

APRIL 2023 | MEDIAKOM || 39