Page 12 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

4. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia
Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam
pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut.
a. UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum kuat ditunjukkan oleh pasal 18
(18A & 18B) menegaskan bahwa NKRI dibagi atas daerah provinsi.
Kabupaten dn kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

b. Undang-undang
a.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah
(KND).
b.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah.
c.Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.
d.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah.
e.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah.
f.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
g.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. h. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
h.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. ]
i.Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
j.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
k.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
l.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 5