Page 13 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

5. Ruang Lingkup Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan bentuk kewenangan bagaimana penyelenggaraan
pemerintahan dijalankan oleh NKRI dengan memberikan beberapa kewenangan dari
pemerintah pusat ke pada pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten.
1. Tujuan
Menurur Mardiasmo dalam bukunya Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah
dalam Yudi Suparyanto dkk hal 137 tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah
adalah meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perkonomian daerah. Selain
itu ada tiga misi besar yaitu:
1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahtaeraan
masyarakat.
2) Menciptakan efiseinsi dan efektivitas sumber daya daerah.
3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam proses pembangunan.

2. Prinsip Otonomi Daerahn
Daerah otonomi diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah stempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berkaku, adapun prinsip-prinsip otonomi daerah
sebagai berikut:
1) Dinamis
Pelaksanan otonomi daerah bersifat fleksibel disesuaikan dengan keadaan
dan kebutuhan daerah otonom.
2) Nyata
Daerah otonon diberikan kebebasanuntuk menangani urusan kepemerintahan
berdasarkan tugas, wewenang serta kewajiban yang senyatanya telah ada dan
potensi untuk tumbuh, hidup berkembang sesuai potensi yang ada dn ciri
khas daerahnya.
3) Bertanggung Jawab

Sistem penyelenggaraan pemeritah daerah harus sesuai dengan tujuan
pemberian otonomi daerah yaitu memberdayakan daerah masing-masing dan
meningkatka kesejahteraan.

Selain itu ada lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,

sebagai berikut:
1. Prinsip Kesatuan
Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat

guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan
masyarakat lokal

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 6