Page 18 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2
Pemerintah Daerah dan 2

Hubungannya Dengan

Pemerintah Pusat

A. Tujuan Pembelajaran

1.Siswa dapat menjelaskan ungsi dan peran pemerintah pusat.
2.Siswa dapat memjelaskan kewenangan Pemerintah Daerah, satuan-satuan khusus
pemerintah daerah, pelaksanaan, peraturan dan keuangan daerah.
3.Siswa dapat menganalisis sistem pemerintah pusat sampai dengan daerah baik dari
fungsi dan peran serta kewenangannya.

B. Deskripsi Materi
1. Kedudukan Peran dan Kewenangan Pemerintah Pusat

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, penyelenggara pemerintahan pusat
adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Masalah
pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan
pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berrlaku.

Pengertian Pemerintah daerah menurut para ahli antara lain:
1) Suradinata
Pemerintah adalah organisasi besar yang memiliki kekuasaan besar di negaeri
ini, termasuk urusan publik, teritorrial dan urusan kekuasaan dalam rangka
mencapai tujuan nasional dalam buku Yudi Suparyanto dkk (PPkn: 141)
2) Woodrow Wilson
Pemerintah adalah sustu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu
berhubungan dengan organisasi kekuatan angkaatan bersenjata. Pengorganisasian

yang dimaksud adalah dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok
orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud
bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keternangan bagi urusan-urusan
umum kemasyarakatan sekelompok dalam buku Yudi Suparyanto dkk (PPkn: 142)

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 11