Page 22 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

2) Pertahanan
(1)Mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata
(2)Menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dan persenjataan
(3)Menetapkan kebijakan untuk wajib militer dan bela negara bagi seluruh warga
negara.
3) Keamanan
(1)Mendirikan dan membentuk kepolisian negara
(2)Menindak kelompok dan organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan
negara.
4) Moneter dan Fiskal Nasional
(1)Mencetak uang
(2)Menentukan nilai mata uang
(3)Menetapkan kebijakan moneter
(4)Mengendalikan peredaran uang
5) Yustisi
Mendirikan lembaga peardilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan
lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman, keimigrasian,

memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan
pemerintah, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain
yang berskala nasional.

6) Agama
Urusan agama berarti hal hal yang mengatur tata kehidupan beragama termasuk
penetapan hari libur keagamaan yang berlaku nasional, memberikan pengakuan
terhadap agama lan dan menetapkan kebijakan dalam menyelnggarakan
kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam penyelenggaran pemerintahan absolut, pemerintah pusat melaksanakan
sendiri atau melimpahkan wewnang kepada instansi vertikal yang ada di daerah /
gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.
Kreteria kewenang pemerintah pusat sebagai berikut:

§Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas provinsi / antar negara.
§Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas provinsi / antar negara.
§Urusan pemerintahan yang dampak manfaat / negatifnya Urusan pemerintahan yang
§Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien bila dilakukan
oleh pemerintah pusat; dan atau urusan pemerintahan yang peranannya strategis
bagi kepentingan nasional.

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 15