Page 19 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

3) David Apter
Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung
jawab tertentu untuk memperthnkan sistem yang mencakupnya dan monopoli
praktis mengenai kekuasaan paksaan dalam buku Yudi Suparyanto dkk (PPkn: 142)
4) R. Mac. Iver
Pemerintah sebagai organisasi mengenai orang-orang yang memiliki kekuasaan,
bagaimana orang bisa diatur dalam buku Yudi Suparyanto dkk (PPkn: 142)

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah
Indonesia dalam arti luas adalah lembaga yudikatif, eksekutif dan legeslatif (Y/EL)
sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah lembaga eksekutif yang terdiri dari
presiden, wakil presiden dan para mentri kenegaran. Pemerintah pusat adalah
penyelenggara pemerintahan NKRI yaitu presiden yang dibantu oleh seorang wakil
presiden dan menteri-menteri negara berkedudukan di ibu kota negara Republik
Indonesia.

1, Fungsi Pemerintah Pusat
Dalam hal otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki tiga fungsi yaitu:
a. Fungsi Layanan / Servicing Function
Pemerintah pusat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan
cara tidak diskriminatif, tidak memberatkan, tidak pilih kasih, karena semua
warga negara memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati,
diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.

b.Fungsi Pengaturan / Regulating Function
Pemerintah pusat memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya
kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat
kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus
meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi

pemerintah pusat adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada
masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Dalam hal ini
Pemerintah pusst memiliki enam fungsi pengaturan yaitu:
1) Menyediakan infrastruktur ekonomi
Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang
diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti
perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.
dkk (PPkn: 142)

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 12