Page 24 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

2. Pemerintah Daerah
Indonesia adalah negara yang terdiri dari 34provinsi, yang terdiri atas daerah kabupaten
dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Idonesia,dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi.
Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan
oleh pemerintah pusat.

a.Kewenangan Pemerintah Daerah
Dasar hukumnya adalah pasa 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah
penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sesuai dengan UUD NRI
Tahun 1945. Pengertian Pemerintahan Daerah menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 yaitu kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.
Asas-asas yang digunakan oleh pemerintah daerah dalm menyelenggarakan
pemerintahannya sebagai berikut:
(1) Kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setip kebijakan negara.
(2) Tertib penyelenggara negara yaitu asas keteraturan, kerasian dan keseimbangan dalam
pengendalian penyelenggaraan negara.
(3) Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara
yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
(4) Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara.
(5) Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggara negara.
(6) Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Akuntabilitas yaituasas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,
(8) Efisiensi aladah asas yang berorientasi kepada penggunaan minimalisasi penggunaan
Sumber Daya untuk mencapai hasil erbaik.
(9) Efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya
guna.
(10) Keadilan yaitu setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 17