Page 29 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

Kewenangan khusus pemerintah kabupaten / kota meliputi penyelenggaraan kehidupan
beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap
menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat bersendikan
agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal
sesuai denagan syarisesuai dengan syari’at Islam, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan
kabupaten / kota.
Tambahan kewenangan kabupaten/kota tentang penyelenggaraan pendidikan dapat
menyelenggarakan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dengan tetap
mengikuti standar nasional pendidikan. Selain itu, pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum.
Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota

Gambar: Rumah Adat Aceh
Sumber:
https://www.google.com/search?q=sketsa+rumah+adat+aceh&tbm=isch&rlz=1C1GGRV

4) Otonomi Khusus Papua
Otonomi Khusus Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan
kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi - provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua, untuk
mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2001 tentang otonomi khusus bagi daerah Papua adalah sebagai berikut:
1) Pengaturan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua
dan penerapan kewenangan di Provinsi Papua dengan kekhususan.

2) Pengakuan dan penghormatan hak- hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya
secara strategis dan mendasar

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 22