Page 26 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
h) Mengembangkan sistem jaminan sosial.
i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
k) Melestarikan lingkungan hidup.
l) Mengelola administrasi kependudukan.
m) Melestarikan nilai sosial budaya.
n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangannya.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala
daerah untuk provinsi disebut gubernur, kabupaten disebut bupati dan kota Madya disebut
walikota.
Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil
gubernur, kabupaten disebut wakil bupati dan kota Madya disebut wakil walikota yang dipilih
secara demokratis.
Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.
Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada
DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
masyarakat. Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di
wilayah provinsi yang bersangkutan.

b.Satuan-satuan Khusus dan Istimewa Pemerintah daerah
Berdasarkan pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui
dan menghormati satuan-satuan pemerinatah daerah yang bersiat khusus ataupun istimewa yang
di atur oleh undang-undang sebagai berikut:

1)Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam
kedudukannya sebagai IBU KOTA NEGARA dan sebagai daerah otonom yang memiliki
fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaran pemerintahan NKRI.
Kekhususn tersebut terkait terkait dengan TUGAS, HAK dan KEWAJIBAN dan
TANGGUNGJAWAB dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, beberapa hal yang
menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.
1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota NKRI
2. Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kotaNKRI
dan daerah otonom tingkat provinsi.
3. Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab
tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan
perwakilan negara asing, serta pusat/ perwakilan lembaga i nternasional.

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 19