Page 28 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945
P. 28
Syarat khusus bagi calon gubernur DIY adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan wakil
gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta.
Gambar : Rumah Adat DIY Joglo Limasan
Sumber: https://www.google.com/search?q=Gambar+Rumah+adat+Yogyakarta&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8pLf5r-bxAhWyGrcAHc6_DkAQ2-
3) Provinsi Aceh
Aceh bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh
menerima status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa diberikan kepadaAceh dengan
Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 yang berisi
keistimewaan meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Kemudian nama Aceh berubah
menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (2001sd2009). Nama ini diberikan ketika Aceh sedang
didera konflik berkepanjangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh
Merdeka pada masa pemerintah presiden Megawati Soekarno putri.
Nama Aceh kemudian berubah lagi menjadi “Provinsi Aceh” sejak dikeluarkannya
Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2009 Tentang Penyebutan Nama Aceh dan Gelar
Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh sampai
sekarang.
E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 21
