Page 27 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

4. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten
administrasi.
5. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% dari jum-lah

maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI sebagaimana ditentukan dalam
undang-undang.
6. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkaut kepentingan ibu kota
NKRI. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam
acara kenegaraan.
7. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota
negara ditetapkan bersama antara Pemerintah danDPR dalam APBN berdasarkan
usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gambar : Rumah Adat Betawi
Sumber: https://akumaubelajar.com/ilmu-sosial/rumah-adat-dki-jakarta/

2) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan asal usul.
Kewenangan Istimewa DIY adalah wewenang tambahan tertentu. Selain itu, wewenang undang-
undang tentang pemerintahan daerah. Pengakuan Keistimeawaan Provinsi DIY berdasarkan
peranannya dalam sejarah perjuangan nasional.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012, keistimewaan DIY
meliputi:
“ tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur,
kelembagaan DIY, kebudayaan, sosial budaya dan tata ruang. ”.

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 20