Page 23 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

b. Urusan Pemerintahan Konkuren
Urusan pemerintahan konkuren itu dibagai menjadi urusan pemerintah pusat, daerah
provinsi dan daerah kabupaten / kota madya.Urusan pemerintah konkuren yang didelegasikan
ke daerah menjadi dasar otonomi daerah. Kewenagan pemerintah pusat menetapkan norma,

standar, prosedur, dan kreteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan serta
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah. Norma, standar, prosedur, dan kreteria berupa ketentuan
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
dan daerah.

c. Urusan Pemerintahan Umum
Urusan pemerintahan umum antara lain:
1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional untuk memantapkan
pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD NRI Tahun 1p45, pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuahan NKRI.
2. Pembinaan Persatuan dan kesatuan Bangsa
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, demi menciptakan

stabilitas keamanan lokal. Regional dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Koordinasi tugas antar instansi pemerintahan, yang ada di wilayah daerah propinsi, dan
kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan prinsip demokrasi,
hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhsusan, potensi dan
keragaman daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengembangan kehidupan berdemokrasi Pancasila.
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan pemerinatah daerah
dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pemerintah pusat wajib mengalokasi APBN untuk masalah kewenangannya yang berada di
pemerintahn daerah dan tidak boleh dibebankan kepada APBD. Hal ini sebagai wujud
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersifat langsung dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah. Pertanggungawaban keuangan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
melalui pelimpahan wewenang berdasarkan asas dekonsentrasi adalah gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat bertanggungjawab kepada menteri / pimpinan lembaga pemerintah non
kementrian. Sedangkan pertangjawaban tugas pembatuan adalah pemerintah daerah

kepadakepada menteri / pimpinan lembaga pemerintah non kementriaan yang menugaskannya

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 16