Page 33 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

d. Dinas
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah diangkat
dan diperhentikan oleh kepada daerah dari pegawai negeri sipil yang diusulkan oleh
sekretaris daerah. Dinas bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
Dinas diklasiikasikan antara lain:
1) Dinas Tipe A dibentuk dan mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dengan beban kerja besar.
2) Dinas Tipe B dibentuk dan mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dengan beban kerja sedang.
3) Dinas Tipe C dibentuk dan mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dengan beban kerja kecil.

e. Badan
Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang
merupakan kewenangan daerah meliputi perencanaan, keungan , kepegawaian serta
pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi lain sesuai ketentuan
menurut peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kepala badan bertugas untuk
membantu kepala daerah untuk melaksanakan ungsi penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah. Kepala badan bertanggung jawab kepada kepla daerah melalui
sekretaris daerah.

f. Kecamatan
Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
dari bupati/ walikota

2)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan. Adapun hak yang dimiliki DPRD adalah hak interpelasi, angket, dan
menyatakan pendapat.
Dalam menjalankan tugasnya DPRD memiliki alat kelengkapan terdiri atas pimpinan,
komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain
yang diperlukan. Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam undang-undang
mengenai pemerintahan daerah berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur susunan
dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 26