Page 38 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

HUBUNGAN PEMERINTAH 3

PUSAT DAN DAERAH

A. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat:
1. Siswa dapat menjelaskan hubungan struktural pemerintah pusat dan daerh.
2. Siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisisn permasalahan hungan
strukturak dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.

B. Deskripsi Materi

Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Marauke,
wilayahnya meliputi daratan, luatan dan udara. Indonesia sangat luas sekali sehingga
wilayah dibagi menjadi wilayah Provinsi yang terdiri dari 34 provinsi, kabupaten / kota
sehingga dalam wilayah tersebut ada juga pemerintahannya yang disebut dengan
pemerintahan daerah. Pemerintah tingkat daerah ini dibawah Pemerintah pusat.

I. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

Indonesia menganut asas otonomi daerh sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 pasal 18
ayat (2), pemerinth pusat menjalankan otonomi daerah yang luas di berbagai bidang, pada
urusan pemerintah pusat yang diatur oleh undang-undang. Menurut undang-undang nomoe
23 tahun 2014, presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat nasional sedangkan kepala daerah proveinsi (Gubernur) dan
kabupten / kota (Bupati/wali kota) sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayahnya
masing-masing. Berikut contoh-contoh hubungan struktural anntara pemerintah pusat dan

daerah yaitu:
a. Hubungan Struktural Eksekutif dengan Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah minimal 1 tahun sekali
memberikan laporan kepada pemerintah pusat dan bertanggungjawab kepada DPRD.
Laporan tersebut sebagai bahan evaluasi sekaligus pembinaan kepada pemerintah
daerah.

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 31