Page 40 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

Secara struktural hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
daerah.Berdasasrknn peraturan tersebut maka daerah di beri lembaga-lembaga yang
disesuiakan dengan kebutuhan daerah. Hal ini tercermin pada gambar berikut ini:

Gambar: Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah
Sumber: https://www.google.com/search?q=bagan+struktur+hubungan+pemerintah+pusat+dan+daaerah_

Berdasarkan pada bagan tersebut maka titik tumbu hubungan antara pemerintah pusat

dan derah hubungan kekuasaan pada kelembagaan. Kepala Daerah diberi kewenangan
mengatur pemerintahan tetapi Gubernur itu sebagai wakil Pemerintahan pusat. Fungsi
hubungan kelembagaan disin. Pemerintah pusat mengawasi jalannya kebijakan
pemerintah daerah, sedangkan dalam membuat kebijakan pemerintah daearh harus
memperhatikan keseuaian dengan peraturn pemerintah pusat.

2. Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah terletak pada visi, misi, tujuan dan
fungsinya masing-masing. Baik ditingkat lokal maupun nasional visi, misinya adalah
melindungi serta memberi kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurusi
rumah tangganya sendiri disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan dan kemampuan
darahnya. Ryass Rasyid mengemukakan bahwa pembentukan pemerintahan adalah
menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap warga negara dapat
menjalani hidup dengan tenang, tenteram dan damai.
Dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah, fungsi pemerintah pusat dan daerah

sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara
pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten / kota dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah yang dilaksanakan secara berkeadilan
sosial.

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 33