Page 41 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah pusat memiliki hubugan
dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan juga antar provinsi dan
kabupaten lainnya. Hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan
selaras.
Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
ditegaskan bahwa penyelenggara urusan Pemrintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan
asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Pemerintahan melakukan
pengawasan dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah
oleh daerah. Presiden memegang tanggung jawab akhir atas pemerintah dapat
diklasifikasikan sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

daerah.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan harus tunduk dan patuh pada asas-asas
penyelenggaraan negara, juga harus memperhatikan kreteria penyelenggaraan urusan
pemerintahan dalam membina hubungan dengan pemerintah daerah dengan kreteria sebagai
berikut:
a. Eksternalitas
Penyelnggara urusan pemerintahan ditentukan seberapa luas, besaran dan jangkauan
dampat yang timbul sebagai akibat penyelenggara suatu urusan pemerintahan.

b. Akuntabilitas
Akuntabilitas berarti pennaggung jawab penyelnggara urusan pemerintahan ditentukan
seberapa luas, besaran dan jangkauan dampat yang timbul sebagai akibat penyelenggara
suatu urusan pemerintahan.

c. Efisiensi
Efisiensi adalah penyelenggara urusan pemerintahan.ditentukan dengan tingkat daya
guna yang paling tinggi.

Pemerintahan daerah (gubernur sebagai kepala daerah provinsi) dalam urusan
pemerintahan dapat melaksanakan secara langsung ataupun menugaskan seorang bupati/wali
kota dan desa atau penugasan dari pemerintahan kabupaten/kota ke desa. Urusan
pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagai berikut:

a. Urusan Wajib
Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib dikerjakan oleh semua
daerah yang meliputi urusan pemerintahan yang berhubugan dengan pelayanan dasar
dan dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan urusan dasar. Urusan
pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasin
pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum dan perundungan masyarakat serta

sosial.

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 34