Page 42 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945
P. 42
b. Urusan Pemerintahan Pilihan
Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib
dilaksanakan oleh pemerintahan berdasarkan potensi daerah masing-masing.
Ketentuan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar antara pemerintah
pusat dan daerah sebagai berikut:
1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi
dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.
2) Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengolahan
taman hutan raya kabupaten/kota menjadi KEWENANGAN pemerintahan
kabupaten/kota,
3) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan
dengan pengolahan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah
pusat.
4) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan
dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota
menjadi KEWENANGAN pemerintah daerah kabupaten kota.
Perhatikan diagram dibawah ini :
Gambar : Urusan Pemerintahan Wajib
Sumber: https://www.google.com/search?
q=Gambar+urusan+pemerintah+wajib&tbm=isch&ved=2a
hUKEwiNvc-Cte7xAhVGJrcAHXB0CFkQ2-
E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 35
