Page 39 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

Gambar: Bimtek laporan dan evaluasi
Sumber:https://www.google.com/search?
q=bimtek+penyelenggaraan+pemerintahan+daerah&rlz=1C1GGRV_enID865ID865&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahU

b. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam
Pembentukan Perangkat Daerah
Menurut UUD NRI Tahun 1945, Presiden memegang kekusaan tertinggi
dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional, sedangkan gubernur/

Bupati/wali kota sebagai penyelenggara pemerintah diwilayahnya masing-
masing, bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam
sistem dan prinsip NKRI, sedangkan pelaksanaanya mengacu pada undang-
undang nomor 23 tahun 2014.

Menurut undang-undang nomoer 23 Yahun 1945 tentang pemerintah daerah,
pembentukan dan penyusunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah
provinsi dan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi perangkat daerah
kabupaten/kota yang dibantu dengan perangkat daerah meliputi:
1. Perangkat daerah propinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.
2. Perangkat daerah kabupaten / wali kota terdiri dari: pembentukan desa yang
memiliki kewenangan seuai ketentuan peraturan perundang-undangn yaitu
undang-undang omer 6 tahun 2014 tentang desa. Pemerintah Desa adalah kepala

Desa atau dibantu perangkat desa sebagai sebagai unsur penyelenggara
pemerintah Desa. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara garis
besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu:
1) Fungsi yang berskala nasional berkaitan dengan eksistensi negara sbagai
kesatuan politik diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
2) Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang harus disediakan
secara beragam untuk seluruh daerah dukelola oleh Pemerintah Pusat.
3) Fungsi pelayanan lokal, melibatkan masyarakat dan tidak perlu terstandar
dikelola pemerintah daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan.

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 32