Page 8 - PKN Kelas X - Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1
OTONOMI DAERAH 1

MENURUT UUD NRI TAHUN

1945

A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat mengidentifikasi tentang desentralisasi dan kewenangan pemerintah
pusat.
2. Siswa dapat menganalisis sistem desentralisasi dan kewenangan pemerintahan
pusat.
3. Siswa dapat memperjelas peran pemerintah pusat; urusan pemerintahan umum,
absolut, dan lonkuren aik yang bersifat wajib maupun pilihan.

B. Deskripsi Materi
1. Pengertian desentralisasi dan otonomi daerah

Secara etimologis, desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang
berarti lepas, dan centerum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang
terlepas dari pusat. Ada dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang
desentralisasi, yakni kelompok Anglo Saxon dan Kontinental.
Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan
wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah
yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah
yang disebut devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada
badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan
sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara
administratif.
Adapun Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua yaitu
desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan.
Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka
kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Desentralisasi ketatanegaraan
adalah pemberian kekuasaan guna mengatur daerah di dalam lingkungannya
untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.

E - modul PPKn|Kelas X KD 3.4 1