Page 11 - PKN Kelas X - Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyenggaraan Pemerintahan Negara

Macam-macam kekuasaan negara secara horizontal di atas dalam tugas dan wewenangnya saling terpisah dan madiri. Artinya,
tidak saling mencampradukkan dalam keputusannya.Jika pelaksanan yang demikian tercapai, maka pembangunan secara ideal dapat
lebih cepat tercapai.

2) Kekuasaan Vertikal
Kekuasaan negara secara vertikal berarti kekuasaan yang berjenjang dari atas ke bawah, di mana di tingkat atas mempunyai
kekuasaan lebih tinggi daripada di bawahnya. D Indonesia tergambarkan antara hubungan pemerintahan pusat dan pemerintah

daerah. Pelaksanaannya, sesuai dengan yang tertulis di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, maka menggunakan
prinsip-prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah menggabungkan beberapa asas otonomi daerah yaitu sentralisasi, desentralisasi,
dan dekonsentrasi. Pengertian daerah otonom yang menjadi bagian dari pelaksanaanotonomi daerah adalah penerima pelimpahan
wewenang yang diberikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah

mempunyai tugas dan wewenang masing-masing.
a). Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat, identik dengan pemerintahan yang terletak di ibu kota. Yang termasuk pemerintah pusat adalah semua
lembaga negara. Macam-macam kekuasaan negara yang telah disebutkan dalam kekuasaan horizontal adalah pemerintah
pusat.Namun, secara umum yang dikenal dengan sebutan pemerintah pusat adalah kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.
Tugas dan wewenang pemerintah pusat ini juga diatur dalam pasal 18 UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004. Tugas

tersebut, antara lain :
Melakukan dan Mengatur Politik Luar Negeri Indonesia. Sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah ikut
serta melaksanakan ketertiban dunia pada pokok pikiran pembukaan UUD 194, sudah banyak kiprah Indonesia di luar
negeri.Hal ini terkait dengan politik bebas aktif yang diterapkan. Pengaturan dan penetapan seluruh kebijakan politik luar

negeri dilakukan oleh pemerintah pusat.
Mengatur Bidang Pertahanan dan Kemanan Nasional. Indonesia adalah negara dengan keberagaman terbesar di dunia.
Ditambah dengan wilayahnya yang sangat membentang luas dan jika diukur merupakan salah satu negara dengan garis
pantai terpanjang di dunia. Oleh karena itu, tugas pemerintah pusat mengatur dan menjaga pertahanan dan keamanan
nasional. Pengaturan menjadi upaya menjaga keutuhan negara NKRI.

Mengatur Jalannya Proses Kehakiman. Proses kehakiman oleh lembaga-lembaga peradilan terletak pada pemerintah pusat.
Terkait dengan kekuasaan negara yudikatif jugaada pada pemerintah pusat. Dengan pengaturan, proses kehakiman di semua
wilayah Indonesia adalah sama. Semua warga negara dan rakyat Indonesia mempunyai posisi yang sama di mata hukum.
Mengatur Kebijakan Moneter. Kebijakan moneter atau keuangan dan fiskal juga diatur oleh pemerintah pusat. Berkaitan

erat dengan sistem pembayaran, pengaturan bank, dan lain-lain yang seragam di semua wilayah Indonesia tanpa terkecuali.
Mengatur Agama di Indonesia,Indonesia mengakui 5 agama resmi dan satu kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa.Di tengah keberagaman yang ada, agama harus diatur oleh pemerintah agar tidak memicu konflik. Contoh pengaturan
misalnya dengan kebebasan memilih agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.

b). Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah di Indonesia mempunyai hak otonomi daerah. Hak yang bermakna kewenangan mengatur wilayahnya
sendiri. Namun, kekuasaan pemerintah daerah adalah vertikal.Artinya berada di bawah pemerintah pusat. Kewenangannya juga
tidak dapat membuat kebijakan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah, antara
lain:

Merencanakan dan Mengendalikan Pembangunan, Kewenangan ini diberikan agar pembangunan di berbagai wilayah
Indoensia sesuai dengan sumber daya dan potensi daerah masing-masing. Dengan demikian, kesejahteraan akan lebih cepat
tercapai.
Merencanakan, Memanfaatkan, dan Mengawasi Infrastruktur Daerah dan Ruangnya, Ini juga diberikan kewenangannya
kepada daerah karena pemerintah daerah adalah pemerintah yang terdekat. Pemerintah akan lebih tahu apa
kebutuhannya.Pemerintah daerah lebih mengetahui misalnya, seberapa mendesak jalan antar kota dikerjakan. Termasuk

dalam wewenang ini adalah kewenangan dalam menjaga hutannya, dan menyediakan sarana dan pra sarana umum.
Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Halini dapat dicapai dengan adanya struktur organisasi
desa hingga sampai ke rukun tetangga. Penyelenggaraannya dapat berupa swadaya masyarakat bersama pemerintah dan
polisi.Contohnya pelakasanaan siskamling.

Menyelenggarakan dan memajukan Kesehatan dan Pendidikan, Wewenang di bidang kesehatan dan pendidikan juga
menjadi milik pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya memberikan kebijakan secara global. Misalnya, pelaksanaan
Ujian Nasional, penyelenggarannya diberikan kepada dinas pendidikan masing-masing daerah. Ini juga terkait dengan
penyediaan sarana dan pra-sarana umum seperti rumah sakit dan sekolah.
Menyelenggarakan Kegiatan Ekonomi, Pemerintah daerah mempunyai wewenang mengembangkan sumberdaya. Ini juga
berarti wewenang dalam pengembangan ekonomis sesuai potensi daerah dan mengadakan koperasi untuk kesejahteraan

masyarakatnya.
Dalam pelaksanaannya tentu saja pemerintah berpedoman pada pemerintah pusat dan berpegang teguh pada Pancasila
sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia.

E - Modul PPKn Kelas X Ganjil | -6