Page 9 - PKN Kelas X - Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyenggaraan Pemerintahan Negara
P. 9
Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang
dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif ), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi
bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan
oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.
Indonesia termasuk negara yang menerapkan sistem demokrasi dan menganut sistem pembagian kekuasaan yang
dikemukakan oleh Montesqueiu atau Trias Politica. Namun pelaksanannya tidak persis sama. Sebab prinsip-prinsip demokrasi di
Indonesia berbeda degan negara lain, yaitu Demokrasi Pancasila. Macam-macam kekuasaan negara di Indonesia diatur oleh UUD
1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan setelah konstitusi sendiri pelaksanaannya mengalami beberapa perubahan,
termasuk dalam pemerintahan orde lama dan orde baru, maka kini diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen yang dilakukan
terakhir tahun 2004. Kekuasaan negara di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu kekuasaan horizontal dan kekuasaan
vertikal.
1)Kekuasaan Horizontal
Kekuasaan horizontal adalah pembagian kekuasaan yang sesuai dengan hukum Trias Politica, yaitu pembagian kekuasaan
secara terpisah dan mandiri. Pembagian kekuasaan horizontal ini berupa lembaga-lembaga negara. Di mana tiap lembaga negara
mempunyai hubungan kerja sama dengan lembaga lain, namun kedudukannya sama. Berdasarkan UUD 1945, kekuasaan Indonesia
dibagi menjadi 3 lembaga yaitu eksekutif,legislatif, dan yudikatif. Dan sampai masa pemerintahan landasan orde baru masih
berlaku demikian. Walaupun tidak sama persis dengan apa yang disebutkan oleh Montequeieu. Karena pada masa itu, kedudukan
MPR dibandingkan lembaga lain lebih tinggi dan berkuasa penuh atas nama rakyat.
Selanjutnya sejak diberlakukan amandemen UUD 1945 pada tahun 2004, pembagian kekuasaan di Indonesia sedikit berubah.
Secara rinci dapat dikatakan menjadi 6 kekuasaan horizontal yang berbeda dan mempunyai kedudukan yang hampir sama atau
sejajar, antara lain:
a). Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan menyusun undang-undang. Di mana undang-undang ini
berfungsi menjalankan secara terperinci mengenai semua aturan dasar yang disebutkan dalam UUD 1945. Kekuasaan legislatif
di Indonesia dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat melalui
pemilihan umum setelah diajukan oleh partai peserta pemilu. Tugas dan wewenang DPR disebutkan dengan jelas dalam pasal
20 ayat 1 UUD 1945.
Tugas dan wewenangnya legeslatif, antara lain:
Membentuk dan menetapkan atau mensahkan UU yang telah dibahas bersama dengan eksekutif / Presiden untuk disetujui
bersama
Menerima dan membahas usulan Rancangan undang-Undang uang diajuakan oleh DPD atau lembaga dan organsasi lain
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan mempertimbangkandan memperhatikan usulan dari DPD sebagai perwakilan
daerah.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah lain agar dapat ditindaklanjuti jika
terjadi pelanggaran.
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang anggotanya juga telah disetujui DPR, atas
pertanggungjawaban keuangan lembaga negara
Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan anggota Komisi Yudisial, begitu pula dengan
pemberhentiannya dan Hakim Agung sebagai Ketua Komisi Yudisial. Hakim Agung kemudian diangkat oleh Presiden.
Memberikan pertimbangan kepada Pesiden untuk mengangkat duta dan konsul dari negara lain dan menerima duta dan
konsul dari negara lain.
Memberi persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian degan
negara lain.
Memberi pertimbangan kepada Presiden tentang amnesti dan abolisi.
Sebagai wakil rakyat di lembaga negara yang menyerap aspirasi Di tingkat provinsi dan kabupaten, terdapat DPRD I dan
DPRD II yang tugas dan wewenangnya hampir sama dengan DPR tingkat Pusat.
E - Modul PPKn Kelas X Ganjil | -4
