Page 16 - FINAL E-MODUL SEJARAH REVOLUSI NASIONAL DI MALANG 1945-1949 OLEH ALIMATUL SA'ADAH (FINAL-SKRIPSI)

HEBAT!!!
Kalian Sudah Mengerjakan Soal Pengayaan 2,
Sekarang Cermati Pembahasan dibawah
INI ADALAH PEMBAHASAN KE-EMPAT

4. AKHIR PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN
INDONESIA DI WILAYAH MALANG 1948-1949
4.1 Memperbaiki Hubungan Indonesia-Belanda Melalui Perjanjian
Renville
Agresi Militer Belanda I yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda terhadap
Republik Indonesia dianggap sebagai suatu ancaman terhadap perdamaian
dunia sehingga Australia mengusulkan hal tersebut ke dalam sidang Dewan
Keamanan PBB pertanggal 31 Juli 1947 atas dasar Pasal 39 Piagam PBB agar
segera diambil tindakan. Tepat pada sidang Dewan Keamanan PBB, 1 Agustus
1947 muncul seruan kepada kedua belah pihak (Indonesia-Belanda) untuk
segera menghentikan aksi tembak-menembak, menyelesaikan pertikaian
dengan cara damai, dan melaporkan hasil penyelesain yang diambil kepada
Dewan Keamanan PBB sehingga pada tanggal 4 Agustus 1947 terjadi genjatan
senjata (berhenti melakukan aksi tembak) (Poesponegoro & Notosusanto, 2019:
216).
Sultan Sjahrir yang saat itu menjabat sebagai Duta Republik Indonesia juga
diminta menjelaskan perjuangan rakyat indonesia perihal politik penjajahan
yang dilakukan Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Sekaligus Sultan
Sjahrir berkesempatan meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk
dibentuknya suatu badan arbitrase (penegah) yang tidak memihak. Atas
permintaan tersebut terbentuklah KTN (Komisi Tinggi Negara) yang
anggotanya diusulkan seorang oleh Indonesia, seorang diusulkan oleh
Belanda, dan anggota ketiga diusulkan oleh Indonesia dan Belanda. Akhirnya
KTN terbentuk dengan Republik Indonesia menunjuk Australia diwakili oleh
Richard C. Kirby, Belanda menunjuk Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland,
dan sebagai anggota ketiga KTN adalah Amerika Serikat diwakili oleh Dr.
Frank B. Graham (Poesponegoro & Notosusanto, 2019: 216).
Perundingan KTN akhirnya di mulai pada tanggal 8 Desember 1947 di atas
Kapal Renville yang berlabuh di perairan Jakarta sebagai upaya penyelesaian
permasalahan Indonesia-Belanda (lihat gambar 9). Perundingan tersebut
menghasilkan naskah Perjanjian Renville yang disepakati oleh kedua belah
pihak pada tanggal 17 Januari 1948, dengan pokok isi Perjanjian sebagai
berikut:

15