Page 25 - eModul Bhs Indonesia
P. 25

perekat yang menyatukan masyarakat dari berbagai
                       latar  belakang.  Bahasa  nasional  memungkinkan
                       tercapainya   keserasian    hidup    di   tengah
                       keberagaman,  tanpa  menghilangkan  identitas
                       budaya  lokal.  Dengan  ini,  kepentingan  nasional
                       dapat ditempatkan di atas kepentingan daerah atau
                       golongan tertentu.

                    d. Sebagai  sarana  komunikasi  antarwilayah,
                       antarmasyarakat,      dan     antarkebudayaan.
                       Komunikasi  yang  efektif  antarwilayah  dan
                       antarsuku  memerlukan  satu  bahasa  yang  dapat
                       digunakan  oleh  semua  pihak.  Bahasa  Indonesia
                       telah lama memenuhi kebutuhan ini sebagai lingua
                       franca.   Dengan    adanya    bahasa    nasional,
                       kesalahpahaman  akibat  perbedaan  latar  belakang
                       budaya  dan  bahasa  dapat  diminimalkan.  Bahasa
                       Indonesia  juga  memudahkan  perjalanan  dan
                       komunikasi  lintas  daerah  di  seluruh  wilayah
                       Indonesia.

                 2.  Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara
                            Sebagai  bahasa  negara,  Bahasa  Indonesia
                     memiliki fungsi-fungsi berikut:

                      a.  Sebagai  bahasa  resmi  dalam  urusan
                         kenegaraan.  Dalam  urusan  resmi  kenegaraan,
                         Bahasa Indonesia digunakan untuk pidato resmi,
                         dokumen,  surat-surat  negara,  dan  upacara
                         kenegaraan.  Penggunaan  Bahasa  Indonesia
                         dalam konteks ini diwajibkan oleh UUD 1945
                         untuk menjaga kewibawaan negara. Pengabaian
                         Bahasa  Indonesia  dalam  kegiatan  kenegaraan
                         dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi.






                                                                     17
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30