Page 5 - DKUPP - Review Renstra Bab I-VII 01112018 TRIANI

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
10. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo.

14. Peraturan Walikota probolinggo Nomor 97 tahun 2016 Tentang Kedudukan,
susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha

Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.

15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar

Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian.
16. Peraturan Walikota Probolinggo No.30 tentang perubahan atas peraturan Walikota

Probolinggo No.53 tahun 201 tentang pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil di Kota
Probolinggo.

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan

Perindustrian Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 dimaksudkan agar Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo mampu menjawab
tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping

tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia,
juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Review Renstra DKUPP 2014-2019 5