Page 8 - DKUPP - Review Renstra Bab I-VII 01112018 TRIANI

GAMBARAN PELAYANAN BAB II

2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja :
Berdasar pada UU no. 23 tahun 2014 DUrusan pemerintahan terbagi menjadi 3

bagian, yaitu :

1. Urusan pemerintahan konkuren
2. Urusan pemerintahan absolut

3. Urusan pemerintahan umum
Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain Pemerintah pusat dan

daerah. Asas yang digunakan dalam pembagian urusan pemerintahan terdiri atas :
1. Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat / bisa juga kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, / kepada wali kota
maupun bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

2. Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan
domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari

sebelumnya kekuasaan milik pusat menjadi milik daerah.
3. Asas tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah

otonom untuk menjalankan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah
kota atau kabupaten untuk menjalankan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah provinsi.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2017-2019
mempunyai kewajiban memenuhi urusan Konkuren sebagai berikut :

1. Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar Yakni Tentang Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil Menegah

2. Urusan Pilihan Yakni Perdagangan dan Perindustrian
3. Di tahun 2014-2016 ada urusan Energi Mineral yang di awal tahun 2017

Kewenangan dilimpahkan ke propinsi, Adapun saat itu, urusan energi mineral

dibawah kendali Bidang Bidang Energi Sumber Daya Mineral, yang membawahi;
1. Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah

2. Seksi Minyak dan Gas Bumi

Review Renstra DKUPP 2014-2019 8