Page 35 - KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menetapkan WP
Patuh paling lama tanggal 20 Januari dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender setelah
melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan yang ditentukan sebagai WP Patuh. Terhadap
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kepala KPP melakukan penelitian atas:
a) Kelengkapan SPT dan lampiran-lampirannya;
b) Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
c) Kebenaran Kredit Pajak atau Pajak Masukan berdasarkan hasil konfirmasi dalam sistem aplikasi
Direktorat Jenderal Pajak atau konfirmasi dengan menggunakan surat;
d) Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh WP; dan e
e) Kebenaran alamat yang tercantum dalam SPT tersebut atau dalam SPT perubahan alamat. dan
menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga)
bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan dan paling lama 1
(satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. Apabila
setelah lewat jangka waktu tersebut dan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak belum diterbitkan, Kepala KPP harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu tersebut
berakhir. Dalam hal hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran SPT tidak lengkap,
pembayaran pajak tidak benar, atau alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SPT atau
dengan pemberitahuan perubahan alamat sehingga Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak tidak diterbitkan, maka Kepala KPP harus memberitahu secara tertulis kepada
WP.
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak dapat diterbitkan kepada WP
Patuh apabila dalam masa berlakunya jangka waktu sebagai WP Patuh:

a) Terhadap WP tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
b) WP terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak
berturut-turut;
c) WP terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak
tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun kalender;
d) WP terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 (tiga) Masa Pajak secara berturut-turut dan
terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Masa
Pajak berikutnya; atau
e) WP terlambat menyampaikan SPT Tahunan. Kepada WP Patuh yang tidak diterbitkan Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tersebut, akan diberitahu secara tertulis.

Page | 31