Page 32 - KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

a) Pajak yang yang seharusnya tidak terutang adalah pajak yang telah dibayar oleh WP yang bukan
merupakan objek pajak yang terutang atau kesalahan pemotongan atau pemungutan yang
mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya
dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan atau bukan
merupakan objek pajak.
b) Wajib Pajak (WP orang pribadi dan badan termasuk orang pribadi yang belum memiliki NPWP)
dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat
WP terdaftar atau berdomisili, apabila terjadi kesalahan pembayaran pajak atas pajak yang
seharusnya tidak terutang. Surat permohonan harus melampirkan:
i. Asli bukti pembayaran pajak;
ii. Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
iii. Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

WP yang dipotong atau dipungut (PPh, PPN dan PPnBM) dapat mengajukan permohonan
restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang dipotong atau yang dipungut
terdaftar atau melalui KPP tempat Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dikukuhkan dengan catatan PPh
dan PPN serta PPnBM yang dipotong atau dipungut belum dikreditkan atau dibiayakan.Surat permohonan
harus melampirkan:

a) Asli bukti pemotongan/pemungutan pajak;
b) Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
c) Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan dapat mengajukan permohonan restitusi ke
kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan
terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan dikukuhkan, apabila terjadi kesalahan
pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukannya dan pihak yang dipotong atau dipungut adalah:

a) orang pribadi yang belum memiliki NPWP;
b) subjek pajak luar negeri; atau
c) terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong atau pemungutan kecuali WP yang
melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat ditemukan yang disebabkan antara lain
karena pembubaran usaha.
Surat permohonan harus melampirkan:

a) Asli bukti pembayaran pajak;

Page | 28