Page 28 - KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
P. 28

Sanksi dan Kriteria Pemeriksaan Pajak

            a.   Sanksi.

               Dalam Ketentuan Umum Perpajakan, setiap orang dengan sengaja :

            1.   memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah -
               olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
            2.   tidak  menyelenggarakan  pembukuan  atau  pencatatan  di  Indonesia,  tidak  memperlihatkan  atau
               tidak  meminjamkan  buku  atau  dokumen  lain,  sehingga  dapat  menimbulkan  kerugian  pada
               pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
               sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4
               (empat) kali  jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
            3.   tidak  melakukan penyimpanan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
               pencatatan,dan  dokumen  lain  termasuk  hasil  pengolahan  data  dari  pembukuan  yang  dikelola
               dengan elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia. Wajib pajak
               yang  karena  perbuatannya  atau  tindakannya  tersebut  yang  dilakukan  dengan  sengaja  akan
               dikenai sanksi.
               Pemeriksaan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti
        yang dilaksanakan secara obyektif dan proposional berdasar standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
        pemenuhan kewajiban perpajakan. Adapun macam dan kreteria pemeriksaan pajak, sebagai berikut :

            1.   Pemeriksaan kantor, ialah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal  Pajak.
            2.   Pemeriksaan lapangan, pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha
               atau pekerjan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur
               Jenderal Pajak.
        Kriteria Pemeriksaan Pajak.

            1.   Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar.
            2.   Surat Pemberitahuan  yang menyatakan rugi.
            3.   Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberi-tahuan melebihi
               jangka waktu yang ditetapkan.
            4.   Melakukan  penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  maupun  likuidasi,  akan  meninggalkan
               Indonesia untuk selamanya.


                                                                     Page | 24
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33