Page 23 - KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN
P. 23

d)   Pembayaran Pajak Final (PPh Final, PPN dan BPHTB, dll);
            e)   Pembuatan Paspor;
            f)   Mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.
            2.   Kemudahan pelayanan perpajakan:
            a)   Pengembalian pajak;
            b)   Pengurangan pembayaran pajak;
            c)   Penyetoran dan pelaporan pajak


               Penghapusan NPWP

            NPWP  dapat  dihapuskan,  hanya  apabila  Wajib  Pajak  tersebut  sudah  tidak  memenuhi  persyaratan
        subjektif  dan/atau  objektif  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan. Misalnya
        Wajib  Pajak  meninggal  dunia  dan  tidak  meninggalkan  warisan  atau  meninggalkan  warisan  tetapi  sudah
        terbagi habis kepada ahli warisnya.Contoh lain adalah Wajib Pajak tidak lagi memperoleh penghasilan atau
        memperoleh penghasilan tetapi di bawah PTKP.
            Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-
        Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
        sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor
        Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan
        usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor
        Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  kedudukan  Pengusaha  dan  tempat
        kegiatan usaha dilakukan.

            Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:
            a)   Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan
               ayat (2); dan/atau
            b)   Tempat  pendaftaran  pada  kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi
               tempat  tinggal  dan  kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  tempat
               kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
            c)   Direktur  Jenderal  Pajak  menerbitkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  dan/atau  mengukuhkan
               Pengusaha  Kena  Pajak  secara  jabatan  apabila  Wajib  Pajak  atau  Pengusaha  Kena  Pajak  tidak
               melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).



                                                                     Page | 19
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28