Page 19 - KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
Dan Tata Cara Pembayaran Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Kena Pajak

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam
UndangUndang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi
subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan
pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan
perubahannya. Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib
Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga
dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi
perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktorat
Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang terdiri dari 15 digit angka. NPWP dibutuhkan untuk melakukan
transaksi perpajakan. Sementara itu, pengukuhan pengusaha kena pajak adalah proses pendaftaran sebagai
wajib pajak yang dilakukan oleh pengusaha atau badan usaha yang memiliki penghasilan dan/atau nilai
transaksi tertentu. Setelah melakukan pengukuhan, pengusaha atau badan usaha tersebut akan diberikan
NPWP.

Berikut adalah bagian-bagian nomor pokok wajib pajak:
a) Kode Wajib Pajak (KWP)
b) Nama Wajib Pajak (WP)
c) Nomor Identitas Kependudukan (NIK)
d) Tanggal lahir
e) Alamat tempat tinggal
f) Nomor telepon
g) Status pernikahan
h) Jumlah tanggungan keluarga
i) Penghasilan kena pajak
j) Besar pajak yang harus dibayar
k) Tanggal jatuh tempo pajak
l) Nomor rekening bank
m) Nama bank
n) Tanggal penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT)
Page | 15