Page 14 - KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

Surat Pemberitahuan Pajak.

Setiap wajib pajak, wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas, dengan
bahasa Indonesia dan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menanda
tangani selanjutnya menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar
atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ( UU KUP, Pasal 3 ayat 1).
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

a) Surat Pemberitahuan Masa Pajak, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak;
b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lambat 3
(tiga) bulan setelah akhir tahun pajak; atau,
c) Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lambat 4 (empat) bulan
setelah akhir tahun pajak (UU KUP. Pasal 3 ayat 3).
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau
dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan ( UU KUP, Pasal 3 ayat 4) serta harus disertai dengan penghitungan sementara
pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan
pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan (UU KUP, Pasal 3 ayat. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu atau
batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dapat diterbitkan Surat Tegoran (UU
KUP, Pasal 3 ayat 5a). Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila :

a) Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani;
b) Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan / dokumen;
c) Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah
berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur
secara tertulis;
d) Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Derektur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau
menerbitkan surat ketetapan pajak.

Surat Pemberitahuan wajib pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi dalam hal
wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat
Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan. Selanjutnya,
Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan, wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan
Page | 10