Page 17 - KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

a) Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing berdasarkan peraturan perundang-undangan
Penanaman Modal Asing;
b) Wajib Pajak kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia berdasar peraturan perundang-
undangan pertambangan, selain Migas;
c) Wajib Pajak Kontraktor, kontrak kerjasama berdasar peraturan perundang-undangan migas.
d) Bentuk Usaha Tetap.
e) Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya sebagian/ seluruhnya di bursa effek Luar
Negeri.
f) Kontrak Investasi Kolektif, yang menerbitkan reksadana dalam dominasi satuan mata uang dolar
AmerikaSerikat berdasar peraturan perundang-undangan pasar modal.
g) Wajib Pajak berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di Luar Negeri.
Hasil akhir pembukuan yang dilakukan wajib pajak adalah laporan keuangan. Sesuai dengan
penjelasan Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), bahwa tujuan pembukuan adalah
agar dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang, maupun pajak-pajak yang lain. Demikian juga, agar
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar,
pembukuan harus mencatat : 1. jumlah harga perolehan atau nilai impor; 2. Jumlah harga jual atau nilai
ekspor; 3. Jumlah harga jual barang yang dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; 4. Jumlah
pembayaran atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah
pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Jumlah
pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan.

Page | 13