Page 16 - KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan ( UU KUP, Pasal 8 ayat 2). Demikian
pula, dalam hal wajib pajak yang membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan
hutang pajak lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (UU KUP, Pasal 8 ayat 2a).
Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai
adanya ketidak benaran yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam (UU KUP,Pasal 38),
terhadap ketidak benaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila wajib
pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai
pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi
berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar ( UU KUP,
Pasal 8 ayat 3). Isi Pasal 38: Setiap orang yang karena kealpaannya :

a) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan ; atau
b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terhutang yang
tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau
kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu)
tahun.
Sistem perpajakan Indonesia menganut self-assesment. Dari sistem ini yang paling esensial, ialah
adanya kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,menyetor dan melapor sediri pajak
yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasar teori perpajakan yang
ada sebenarnya sistem pemungutan pajak ada 4 (empat) , ialah : oficial-assesment system, semi self-
assesment system, self-assesment system, dan witholding system. Dalam merealisasi self-assesment system
yang diperhatikan, adalah: Harus ada kepatuhan dari wajib pajak. a. membuat pembukuan usahanya, b.
menyampaikan Surat Pemberitahuan beserta lampiranlampirannya, serta, ada penegakan hukum perpajakan.
a. pemeriksaan, b. penyidikan, dan c. penagihan pajak.
Adapun lingkup pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak, meliputi hal-hal yang ada hubungannya
dengan : harta; kewajiban; modal, penghasilan; biaya; penjualan; dan pembelian. Apabila wajib pajak akan
melakukan pembukuan dengan bahasa dan uang asing harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut :

Page | 12