Page 15 - KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang
diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh
Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, maka Surat Pemberitahuan dianggap
atau dinilai tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.
Berdasarkan UU KUP, Pasal 7 ayat 7, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu
yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, maka wajib pajak
akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :
a) Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai;
b) Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya;
c) Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak orang pribadi; dan,
d) Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak badan (tarif denda ini sebelumnya sudah ada dan sudah beberapa kali dirubah).
Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut, tidak dilakukan terhadap:

a) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
b) Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
c) Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di
Indonenesia;
d) Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
e) Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
f) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
g) Wajib Pajak yang terkena musibah bencana, yang ketentuannya lebih lanjut diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan; atau
h) Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah
disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum
melakukan tindakan pemeriksaan ( UU KUP, Pasal 8 ayat 1). Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan
tersebut menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus sudah disampaikan
paling lama 2 (dua) tahun sebelum kadaluwarsa penetapan ( UU KUP, Pasal 8 ayat 1a). Dalam hal Wajib
Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak lebih besar,
kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak
Page | 11