Page 45 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rind, dan analisis atas nilai
suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta informasi lainnya yang diperlukan
dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang telah disusun melalui proses
akuntansi selanjutnya direviu oleh aparat pengawasan intern yang terdapat pada

Kementerian Negara/Lembaga. Apabila Kementerian Negara/Lembaga belum memiliki

aparat pengawas intern, Sekretaris Jenderal/pejabat yang setingkat menunjuk seorang atau
beberapa orang pejabat di luar biro/bidang keuangan untuk melakukan reviu atas Laporan

Keuangan. Reviu tersebut dilaksanakan atas Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga (termasuk Laporan Keuangan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan
Urusan Bersama) yang hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu.

Penyampaian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan harus disertai Pernyataan
Telah Direviu yang ditandatangani oleh aparat pengawas intern dan pernyataan tanggung

jawab (Statement of Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

F. PELAPORAN BMN
BMN meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal

dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi:
1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau

4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

ketentuan hukum tetap.
BMN merupakan bagian dari aset milik pemerintah pusat, sehingga sepanjang

memenuhi prinsip-prinsip akuntansi dan kaidah akuntansi maka harus disajikan dalam
Laporan Keuangan. BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan

aset bersejarah.
1. Struktur Dan Bagan Organisasi Akuntansi BMN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya, bahwa Unit Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan untuk penatausahaan barang juga harus dibentuk untuk
mendukung terciptanya ketertiban pencatatan BMN dalam rangka mendukung

penyusunan Laporan Keuangan. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang

42