Page 50 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi
normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk

digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi sebagai berikut:
 Tanah;

 Peralatan dan Mesin;

 Gedung dan Bangunan;

 Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 Aset Tetap Lainnya;

 Konstruksi dalam Pengerjaan; dan

 Properti Investasi
BMN dikategorikan sebagai Aset Lainnya apabila BMN tersebut tidak termasuk

dalam kategori Aset Lancar dan Aset Tetap. BMN yang masuk kategori Aset Lainnya
antara lain adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain seperti kerja sama

(kemitraan) dengan pihak ketiga, dan Aset yang tidak digunakan dalam Operasi

Pemerintahan.
Dalam SAPP, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan,

pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Kebijakan akuntansi BMN ini diatur di
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai kebijakan akuntansi.

G. KETIDAKPATUHAN DALAM PENYELESAIAN KUALITAS DATA LAPORAN

KEUANGAN
Dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan yang andal, Satker melakukan

monitoring kualitas data Laporan Keuangan menggunakan aplikasi MonSAKTI dan
menyelesaikan kualitas data Laporan Keuangan secara periodik. Dalam hal terdapat

kualitas data Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPPN
akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi dan Ketidakpatuhan (SP2S).

Dengan penerbitan SP2S tersebut, KPPN menolak SPM yang diajukan oleh Satker.

Penolakan SPM tersebut dikecualikan terhadap SPM LS Belanja Pegawai, SPM LS
Kontraktual kepada pihak ketiga, SPM Pengembalian. Oleh karena itu, Satker harus

melakukan tindak lanjut dengan melakukan identifikasi atas penyebab kualitas data
Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan

perbaikan pada aplikasi SAKTI. Dalam hal, UAKPA telah memenuhi kewajiban

penyelesaian kualitas data Laporan Keuangan, KPPN menerbitkan Surat Pemberitahuan

47