Page 53 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
P. 53

Poin-Poin Penting




                       Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Instansi  (SAI)  adalah
                        serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi  mulai dari pengumpulan

                        data, pencatatan, pengikhtisaran  sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan
                        operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

                       Unit akuntansi dan pelaporan Instansi terdiri dari unit akuntansi dan pelaporan

                        keuangan dan unit akuntansi dan pelaporan BMN.
                       Unit Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan Instansi, terdiri dari:

                         1.  Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Kuasa  Pengguna  Anggaran
                             (UAKPA)

                         2.  Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Pembantu  Pengguna  Anggaran

                             Wilayah  (UAPPA-W)
                         3.  Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Pembantu  Pengguna  Anggaran

                             Eselon 1 (UAPPA-E 1)

                         4.  Unit Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA)
                       Unit Akuntansi  dan Pelaporan BMN, terdiri dari:

                         1.  Unit Akuntansi  dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB
                         2.  Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Pembantu  Pengguna  Barang  Wilayah

                             (UAPPB-W)
                         3.  Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Pembantu  Pengguna  Barang  Eselon  1

                             (UAPPB -El)

                         4.  Unit Akuntansi  dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB)
                       Dalam  hal  terdapat  kualitas  data  Laporan  Keuangan  yang  tidak  sesuai

                        dengan ketentuan yang berlaku,  KPPN akan menerbitkan  Surat Pemberitahuan

                        Pengenaan Sanksi  dan Ketidakpatuhan  (SP2S) yang menyebabkan  penolakan
                        SPM yang diajukan oleh Satker.

                       Penolakan  SPM  tersebut  dikecualikan  terhadap  SPM LS  Belanja  Pegawai,

                        SPM LS Kontraktual kepada pihak ketiga, SPM Pengembalian.







                                                                                                       50
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58