Page 54 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

BAB IV
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang

memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi
Pemerintahan. Laporan Keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap Entitas

Pelaporan yang meliputi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan
Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP). Penjelasan terkait LKKL, LKBUN, dan LKPP diuraikan sebagai berikut:

A. LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan

LKKL yang dipimpinnya sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. LKKL
disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan dihasilkan dari Sistem

Akuntansi Instansi (SAI). LKKL terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK yang

disertai dengan pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) dan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran. Menteri/Pimpinan Lembaga
menyampaikan LKKL kepada Presiden melalui Menteri Keuangan, untuk selanjutnya

disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKKL,

Menteri/Pimpinan Lembaga memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap

Laporan Keuangan.
Kementerian Negara/Lembaga sebagai Entitas Pelaporan selain diwajibkan

menyusun Laporan Keuangan juga diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Laporan

kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan

indikator adanya pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja berisi ringkasan

tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing
program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN. Menteri/Pimpinan

51