Page 55 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya

kepada Menteri Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya 2 (dua)

bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan
pada Laporan Kinerja, APIP pada Kementerian Negara/Lembaga melakukan reviu atas

Laporan Kinerja. Hasil reviu dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan
ditandatangani oleh APIP.

B. LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
mengamanatkan bahwa kewenangan Presiden dalam pengelolaan fiskal dikuasakan

kepada Menteri Keuangan. Salah satu tugas Menteri Keuangan dalam menjalankan
kewenangan pengelolaan fiskal (Chief Financial Officer/CFO) tersebut adalah

melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Tugas ini dilaksanakan oleh Menteri

Keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan fungsi
BUN.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Menteri Keuangan selaku
BUN merupakan Entitas Pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan LKBUN.

LKBUN disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan dihasilkan dari

Sistem Akuntansi BUN (SABUN). Laporan Keuangan BUN merupakan konsolidasia n
Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (LK BABUN) dan

Laporan Keuangan Kuasa BUN. LKBUN terdiri atas LRA, Neraca, LAK, LO, LPE,
LPSAL, dan CaLK. Menteri Keuangan selaku BUN menyampaikan LKBUN kepada

Presiden, untuk selanjutnya disampaikan ke BPK dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian
LKBUN. Penyampaian LKBUN perlu dilengkapi dengan pernyataan telah direviu oleh

APIP dan pernyataan tanggungjawab.

C. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP dalam rangka

memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
merupakan penggabungan dari LKKL dan LKBUN. LKPP terdiri atas LRA, LPSAL,

Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK yang disusun pada periode semesteran dan tahunan.
Menteri Keuangan menyampaikan LKPP dengan status belum diperiksa (unaudited)

kepada Presiden, untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

52