Page 51 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pencabutan Pengenaan Sanksi dan Ketidakpatuhan (SP3S). Dengan penerbitan SP3S

tersebut, kebijakan penolakan SPM oleh KPPN tidak berlaku. Ketentuan terkait kriteria
kualitas data Laporan Keuangan, batas waktu, dan tata cara penyelesaian akan diatur lebih

lanjut pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

H. TATA CARA PENGENAAN SANKSI
Setiap unit akuntansi dan pelaporan wajib menyampaikan Laporan Keuangan

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan batas waktu yang
telah ditentukan. Penyampaian Laporan Keuangan dilakukan secara berjenjang dengan

melibatkan UAKPA dan UAPPA-W. Disamping itu, UAKPA dan UAPPA-W wajib
menyampaikan Laporan Keuangan ke DJPb, dalam hal ini UAKPA menyampaikan

Laporan Keuangan ke KPPN sedangkan UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan

ke Kanwil DJPb. Laporan Keuangan tersebut bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DJPb sebagai Bendahara Umum Negara dalam pengelolaan APBN.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 bahwa setiap

keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan yang disebabkan oleh kesengajaan dan/
atau kelalaian, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memberikan sanksi

berupa penangguhan pelaksanaan anggaran dan penundaan pencairan dana. Dalam hal ini,
sanksi diberikan kepada UAKPA dan UAPPA-W yang tidak/terlambat menyampaikan

Laporan Keuangan. Tata cara pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian Laporan
Keuangan diatur sebagai berikut:

1. Monitoring atas ketertiban penyampaian Laporan Keuangan diatur sebagai berikut:

a. KPPN melakukan monitoring atas penyampaian Laporan Keuangan UAKPA
mitra kerja; dan

b. Kanwil DJPb melakukan monitoring atas penyampaian Laporan Keuangan
UAPPA-W mitra kerja. Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian Laporan

Keuangan UAPPA-W, Kanwil DJPb mengusulkan kepada KPPN untuk
mengenakan sanksi kepada UAKPA yang bertindak selaku UAPPA-W yang

lalai/tidak menyampaikan Laporan Keuangan.

2. KPPN memberikan sanksi administratif dengan menerbitkan SP2S terhadap:
a. UAKPA yang tidak/terlambat menyampaikan Laporan Keuangan berdasarkan

monitoring penyampaian Laporan Keuangan UAKPA mitra kerja; dan

b. UAKPA yang bertindak selaku UAPPA-W yang tidak/terlambat menyampaikan
Laporan Keuangan berdasarkan usulan dari Kanwil DJPb.

48