Page 56 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan hasil

pemeriksaan BPK, Menteri Keuangan atas nama pemerintah memberikan tanggapan dan
melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan

LKPP yang telah disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Menteri Keuangan
menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tersebut
selanjutnya disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyampaian LKPP dilampiri

dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Lainnya, dan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

LKPP perlu disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai capaian

kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran
sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang

capaian kinerja ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang
ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan

hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu didukung adanya
Laporan Kinerja yang dihasilkan dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). SAKIP dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem

perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi
Pemerintahan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyusun
Laporan Kinerja Pemerintah Pusat dengan melakukan kompilasi dan perangkuman

Laporan Kinerja yang diterima dari Menteri/Pimpinan Lembaga. Laporan Kinerja
Pemerintah Pusat disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan paling lambat

5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam hal ini, LKPP dengan status belum

diperiksa (unaudited) mengungkapkan capaian kinerja berdasarkan informasi pada
Laporan Kinerja Pemerintah Pusat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan/atau Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga dari Kementerian

Negara/Lembaga. Sedangkan LKPP setelah penyesuaian (audited) mengungkapkan
capaian kinerja berdasarkan informasi pada Laporan Kinerja Pemerintah Pusat dan

dilampiri dengan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara penyusunan LKPP diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

53